PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI SURABAYA SELATAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI SURABAYA SELATAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI SURABAYA SELATAN
Sejak kemerdekaan, Indonesia sudah mengalami Sembilan kali pemilihan umum. Pada pemilu yang diselenggarakan pertama kali di tahun 1955 diikuti oleh 172 partai politik, dan enam kali pemilu pada masa orde baru dan dua kali di masa reformasi. pemilu pertama pada masa orde baru yang diikuti sepuluh partai politik kemudian disederhanakan menjadi dua partai politik dan Golongan karya berdasarkan UU No. 3/ 1975 tentang partai politik dan Golkar. Setelah reformasi bergulir di tahun 1998 yang mana pintu gerbang kebebasan berdemokrasi dibuka lebar-lebar, partai politik kembali bermunculan untuk meramaikan pesta demokrasi. Ada 48 partai peserta pemilu waktu itu dengan ideologi yang tidak beracuan pada pancasila saja. Kemudian 24 partai politik yang mengikuti pemilu 2004 yang merupakan pemilu secara langsung pertama kali di Indonesia. Pada pemilu yang terakhir ini banyak kalangan yang menilai sebagai kemajuan yang luar biasa dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dengan diikuti perubahan yang mendasar pada bangunan sistem politik kita sebagai konsekuensi dari amandemen terhadap UUD 1945. Salah satunya adalah pemilihan presiden secara langsung, suatu mukjizat yang luar biasa setelah 32 tahun terbelenggu oleh rezim totalitarian orde baru. Kemudian pada pemilu 2009 mendatang, sistem multi partai makin popular.

Partai politik menurut Sigmun Neumann adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham . Partai politik mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik yang berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat. Sebagai sarana sosialisasi politik yang berperan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Sebagai sarana rekruitmen politik yaitu partai mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Sebagai sarana pengatur konflik, parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik sebagai konsekuensi dari Negara demokrasi.

UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik merupakan produk hukum yang keluar setelah tumbangnya Pemerintahan Soeharto. Karena itu, undang tentang partai politik merupakan produk dari reformasi politik pascapemerintahan Soeharto. Ada beberapa karakteristik penting dari reformasi politik yang tercermin dari UU No. 31 tahun 2002 ini yaitu: 1) Jumlah partai politik tidak dibatasi. Partai politik bisa didirikan oleh 50 orang warga negara Indonesia yang berusia di atas 21 tahun ke atas. Untuk dapat mengikuti pemilihan umum, partai politik harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Ketentuan ini berbeda dengan undang-undang partai politik pada masa pemerintahanSoeharto yang membatasi partai politik di Indonesia hanya berjumlah tiga partai politik saja. 2) Partai politik diberi keleluasaan untuk merekrut anggota dan membuka cabang sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Pada masa Pemerintahan Soeharto, Partai Politik hanya boleh membuka cabang sampai tingkat kecamatan. Sedangkan untuk keanggotaan partai, rejim Soeharto juga membatasi keanggotaan pegawai negeri dan militer. Pegawai negeri dan militer hanya boleh bergabung dengan Golongan Karya. Kebijakan ini sering disebut dengan istilah kebijakan ‘massa mengambang’. 3) Partai politik dapat memiliki ideologi sepesifik sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, partai politik harus secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan ideologi politik partai. Pada masa Pemerintahan Soeharto kebijakan ini disebut dengan istilah “Asas Tunggal Pancasila”. 4) Partai politik memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan rapat umum danmemilih pemimpinnya. Pada masa pemerintahan Soeharto, partai poltik hanya dapat menyelenggarakan rapat umum atas seijin Departemen Dalam Negeri.
Pemilu, sebagai sarana demokrasi pancasila dimaksudkan untuk membentuk system kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dengan permusyawaratan/ perwakilan sesuai konstitusi UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan parpol harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Oleh sebab itu, asas luber dan jurdil, sebagai prasarat yang disepakati, harus dilaksanakan oleh semua organisasi peserta pemilu secara murni dan konsekuen. Pemilu berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi Demokrasi Pancasila dan mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Pelaksanaan pemilu di Era Reformasi, benar-benar merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan. Terutama berkaitan dengan penerapan asas pemilu yang selain luber juga jurdil.
Kelemahan internal dan eksternal Partai politik di Indonesia setidak-tidaknya mengandung tiga kelemahan utama, yaitu (1) ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain; (2) secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota; (3) secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Uraian berikut ini merupakan penjabaran lebih lanjut ketiga kategori kelemahan partai politik tersebut.Menurut catatan terakhir [pada bulan Agustus 2002] terdapat 204 partai politik yang telah terdaftar sebagai badan publik di Departemen Kehakiman dan HAM. Sebagian dari partai ini mungkin hanya tinggal nama saja sedangkan pengurus dan anggotanya pindah ke partai lain. Bila ditinjau dari sejarah ideologi kepartaian di Indonesia sesungguhnya jumlah partai politik yang memiliki basis pendukung paling banyak antara 5 sampai 10 partai politik, yaitu partai-partai politik yang mempunyai basis ideologi keislaman dari berbagai spektrum, ideologi nasionalisme dari berbagai spektrum, ideologi sosialisme dari berbagai spektrum, ideologi kekristenan dari berbagai spectrum, dan ideologi kedaerahan. Dari pengalaman Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 juga dapat disimpulkan bahwa partai politik yang memiliki basis sosial yang kuat hanyalah lima partai politik. Bila demikian, mengapa jumlah partai politik begitu banyak dewasa ini? Salah satu faktor yang menjadi penyebab mengapa begitu banyak partai politik didirikan ialah kemunculan persepsi dan penilaian dari sebagian politisi bahwa partai politik yang sudah ada, khususnya yang telah memiliki kursi dalam jumlah memadai di DPR, tidak memiliki ideologi (platform partai) yang jelas. PDIP misalnya dianggap tidak mewakili ideologi nasionalisme-marhaen karena itu dibentuklah partai politik lain (lebih dari enam partai) yang diklaim lebih mencerminkan ideologi nasionalisme-marhaen. PBB dianggap tidak terlalu mencerminkan Masyumi sehingga dibentuklah sejumlah partai lain yang mengklaim diri penerus ideologi Masyumi. PKB dipersepsi tidak mewakili ‘ideologi’ Islam tradisional NU, karena itu didirikanlah sejumlah partai lain yang diklaim lebih mewakili ‘ideologi’ NU. Partai Golkar dipandang tidak lagi mengedepankan wawasan kebangsaan sehingga dibentuklah sejumlah partai lain yang berwawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah penilaian tentang ketidakjelasan ideologi partai politik ini benar? Karena ideologi partai (platform partai, visi dan misi partai) merupakan preskripsi suatu partai tentang negara dan masyarakat yang dianggap baik dan karena itu hendak diperjuangkan perwujudannya, maka apakah suatu partai politik, bahkan politisi, memiliki ideologi yang jelas atau tidak dapatlah dilihat bukan pada AD/ART dan pidato yang penuh retorika melainkan pada pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya, pada pernyataan politik yang dikeluarkan untuk merespon aspirasi berbagai kalangan masyarakat ataupun merespon permasalahan yang dihadapi bangsa, dan pada sikap dan posisi yang diambilnya dalam pembahasan peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif.