Mendikbud: Zonasi Cegah Kecurangan PPDB

Mendikbud: Zonasi Cegah Kecurangan PPDB

Mendikbud Zonasi Cegah Kecurangan PPDB

Men­teri Pendidikan dan Kebu­dayaan (Mendikbud), Mu­hadjir Effendy, mengatakan,

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zo­nasi mencegah terjadinya kecurangan di sekolah. ”Sama halnya seperti Ujian Nasional Berbasis Kompu­ter (UNBK) pada UN,” ujar mendikbud dalam seminar di Jakarta, Senin (8/7).

Sebelum dilaksanakan UNBK, sambung dia, ke­curangan kerap terjadi. Mendikbud menyebut ada di suatu daerah yang soal ujiannya tidak sampai di sekolah dan dikerjakan di kecamatan karena jarak ke sekolahnya mencapai empat jam dan beda pulau pula.

Akhirnya soal UN yang masih berbasis kertas itu dikerjakan selain siswanya. ”Begitu sekolah yang UN pakai kertas ganti ke UNBK nilainya langsung turun,” katanya.

Ia menambahkan, kualitas pendidikan penting, tetapi apa artinya jika tidak jujur.

Dengan nilai UN yang salah, maka langkah yang diambil untuk perbaikan pendidikan juga salah. Karena itu, hasil yang diraih dengan jujur menentukan langkah per­baikan apa yang diambil. Begitu juga dengan PPDB, di mana sebelumnya ba­nyak terjadi praktik kecurang­an, tetapi dengan sistem zonasi itu tak terjadi lagi.

”Banyak yang harus dise­lesaikan, seperti praktik curang pada PPDB, jual beli kursi, titipan pejabat hingga ada kepala sekolah yang sengaja membuka ke­las tambahan, padahal PPDB telah selesai,” katanya.

Dia menambahkan, selama kecurangan masih terjadi saat PPDB maupun UN, maka

Indonesia akan sulit maju. Dengan PPDB berba­sis zonasi tersebut, maka dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Setelah PPDB, sistem zo­nasi akan diterapkan pada pendistribusian guru mau­pun pembangunan sarana prasana. Hal itu dikarenakan sistem zonasi baru keta­huan jika ada daerah yang tidak memiliki sekolah. Ka­rena itu, Kemendikbud do­rong pemerintah daerah membangun pendidikan di daerahnya

 

Baca Juga :