Gedung SDN 01 Cisarua Belum Bisa Ditempati

Gedung SDN 01 Cisarua Belum Bisa Ditempati

Gedung SDN 01 Cisarua Belum Bisa Ditempati

Pembangunan gedung SDN 01Cisarua dikerjakan CB Buluh Nipes Simalem dan konsultan pengawas CV Samudra Hayati sampai saat ini masih terbengkalai. Padahal dalam kontrak kerja seharusnya pembangunan selesai pada tanggal 4 November 2018 .

Pengamatan di lapangan, pintu, kusen dan plafon bangunan itu belum dipasang.

Ironisnya, menurut sumber Renas, pihak Dinas Pendidikan terkesan cuek.

Terkait dengan proyek itu, Renas sudah beberapa kali mencoba menemui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan untuk konfirmasi, namun yang bersangkutan sangat sulit ditemui.

Ketika Renas konfirmasi melalui WA kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bogor Lutpi Syam terkait pekerjaan pembangunan SDN 01 Cisarua,  karena pemasangan besi slup penahan baja ringan diduga tidak sesuai spek, di mana pasangan seharusnya memakai besi 6 batang,  tapi fakta di lapangan hanya 4 batang , yang bersangkutan menjawab melalui WA bahwa pihak dinas telah diperisa BPK,

Namun dia tidak memberi tahu ke Renas kapan pihak BPK memeriksa pembangunan SDN 01Cisarua karena sampai saat ini ruangan kelas baru yang seharusnya telah dihuni belum bisa ditempati akibat pembangunan yang  belum rampung.

Ketika Renas ada di salah satu warung di area Pemda Kabupaten Bogor, pemilik CV

Buluh Nipes Simalem mengatakan, “Jika kalian merasa wartawan atau LSM silakan tulis atau buat laporan resmi jangan hanya ngomong doang,” cetusnya.

Terpisah, Ketua  LSM  Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI), Aidil kepada Renas mengatakan bahwa siapa pun kontraktor yang berani mengurangi volume pekerjaan, apalagi  akan dipergunakan untuk ruang anak bangsa, wajib dilaporkan  ke penegak hukum.

“Apalagi bicara begitu, apakah dia sudah kebal hukum . Saya juga menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang membiarkan pemborong seperti itu. Kontrak kerja sudah habis tetapi tidak membuat tindakan, apalagi pekerjaan sampai saat ini belum selesai seharusnya pihak dinas memberikan sanksi sesuai perjanjian kontrak agar ada efek jera,”  cetusnya. (R2)

 

Baca Juga :